Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) menyampaikan, pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM) sekolah mengacu di 2 hukum. ke 2 hukum itu artinya Surat Keputusan bersama (SKB) Empat Menteri serta Instruksi Menteri pada Negeri (Inmendagri) perihal level Pemberlakuan pembatasan kegiatan rakyat (PPKM).PTM Saat Omicron Melonjak
“Sekolah mengacu SKB Empat Menteri serta Inmendagri ihwal level PPKM,” kata Dirjen PAUD, Pendidikan Dasar, serta Menengah Kemendikbudristek, Jumeri, kepada Republika,
Senada menggunakan Jumeri, Plt kepala Biro Kerjasama serta korelasi rakyat Kemendikbudristek, Anang Ristanto, menyebut pelaksanaan PTM mengacu pada SKB Empat Menteri tentang pedoman Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19. Kebijakan tadi dikatakan telah disusun secara adaptif menggunakan mempertimbangkan perkembangan situasi pandemi.PTM Saat Omicron Melonjak
“Kebijakan SKB Empat Menteri ini disusun secara adaptif dengan mempertimbangkan perkembangan situasi pandemi modern. Hal tersebut dilakukan demi kemaslahatan warga , utamanya anak-anak Indonesia,” tutur Anang.PTM Saat Omicron Melonjak
Anang mengambarkan, pelaksanaan PTM ketika ini masih mengacu di SKB Empat Menteri tersebut. Kebijakan yang mengatur wacana pedoman penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi Covid-19 itu beliau sebut disusun dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mirip para ahli epidemiologi, satgas Covid-19, dan lintas kementerian, dan lembaga yg disusun secara seksama.PTM Saat Omicron Melonjak
Sebelumnya, ketua Pengurus akbar Persatuan guru Republik Indonesia (PB PGRI), Djoko Adi Waluyo, menilai, siasat diharapkan dalam menyikapi kemunculan Omicron di tengah pelaksanaan PTM 100 persen pada banyak daerah. berdasarkan beliau, harusnya di situasi waktu ini sekolah dapat mengatur kapasitas sekolah dan kembali melakukan pembelajaran adonan.
“PGRI menganggap, saat PTM 100 % dan Omicron meningkat, tentu jalan keluarnya ialah, bukan kita menolak PTM 100 persen, akan tetapi menyiasatinya, tetap kita gunakan hybrid learning. Kombinasi online serta offline,” ujar Djoko lewat pesan suara, Kamis (13/1).
dalam aplikasi pembelajaran campuran itu, kata Djoko, bisa dilakukan gradasi kapasitas sekolah pada masing-masing daerah sehingga tidak semua wilayah sahih-sahih melaksanakan PTM 100 persen. menurut Djoko, pengaturan jumlah kapasitas tadi bisa saja ditingkatkan berdasarkan perkembangan situasi.
“Tentu terdapat gradasi, asal 100 itu turunlah 75 % tetapi onlinenya 25 %. Jadi tidak 100 persen. Itu harapannya. Bukan menolak, akan tetapi bagaimana mengatur levelnya. bisa saja nanti lama -lama naik 80 persen serta seterusnya,” kentara beliau.
Djoko menunjukan, hal pada atas artinya harapan untuk menghindari terjadinya ketakutan pada proses belajar mengajar. sebab, istilah beliau, terjadinya proses belajar mengajar yang baik itu merupakan saat ada rasa safety dan nyaman yg dihadapi sang para peserta didik, terlebih para orang tua. berdasarkan dia, proses belajar mengajar harus terjadi pada lingkugnan atau atmosfer yg menyenangkan serta nyaman.
Related Article :